PATI, KawalJateng.com - Kericuhan terjadi di halaman Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati, Selasa, 13 Oktober 2026 saat aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Massa Supriyono alias Botok itu bertemu dengan sejumlah kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Massa dari AMPB menyampaikan aspirasi terkait dugaan suap yang menyeret oknum hakim, sedangkan kelompok LSM lainnya mendesak agar PN Pati memproses aksi penyiraman air minum terhadap penegak hukum PN Pati.
Sejumlah LSM yang terlibat dalam pertemuan massa tersebut di antaranya Yakusa Farm, Harimau, dan Aliansi Pati Bangkit (APB). Kedatangan kelompok-kelompok tersebut membawa tuntutan berbeda terkait persoalan yang belakangan menjadi sorotan di lingkungan PN Pati.
Kelompok LSM Yakusa Farm, Harimau, dan APB yang merupakan massa dari loyalis Sudewo, mendesak pihak PN Pati agar mengambil langkah terhadap aksi penyiraman air minum kepada hakim. Mereka menilai peristiwa tersebut perlu diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Kita semua yang hadir hanya menginginkan Pati tentram damai. Pati tidak milik segelintir orang, kita ingin Pati ayem. Kalau ada masalah dibicarakan, menyampaikan pendapat sah tetapi disampaikan dengan cara yang baik," kata Slamet, perwakilan Yakusa Farm.
Pertemuan dua kelompok massa dengan tuntutan berbeda itu kemudian diwarnai ketegangan hingga berujung kericuhan di halaman kantor pengadilan. Situasi tersebut membuat perhatian massa tertuju pada kedua pihak yang sama-sama menyampaikan aspirasi di lokasi.
Sementara itu dalam aksinya, AMPB meminta persoalan dugaan suap yang dilakukan penegak hukum ditindaklanjuti secara transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Musuh kita bukan ormas bukan LSM, musuh kita adalah pejabat-pejabat yang ruwet," tegas aktivis AMPB, Botok.
Perbedaan tuntutan yang disuarakan kedua kelompok menjadi gambaran adanya persoalan yang perlu disikapi melalui mekanisme hukum.
Peristiwa tersebut menempatkan PN Pati sebagai pusat perhatian publik. Kedua persoalan yang disuarakan massa diharapkan dapat ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!